FOKUSRAKYAT.COM, – Ketua Umum Laskar Arung Palakka Andi Akbar Napoleon Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) untuk segera memeriksa seluruh proyek Pemprov Sulsel yang dikerjakan di Kabupaten Bone.
Laskar Arung Palakka sangat mendukung KPK agar berani mengungkap sejumlah dugaan kasus korupsi yang ada di Sulawesi Selatan. Karena kasus dugaan korupsi di Sulawesi Selatan sudah sangat memprihatinkan dimana dikondisi sekarang adalah bersekongkolnya para elit yang berkepentingan dalam Proyek yang ada di Pemprov Sul-Sel
Salah satu hal yang menjadi sorotan terkait dugaan kasus korupsi adalah proyek pembangunan Bendungan Waru Waru yang Terletak Desa Batu Gading, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Proyek Bendungan Waru-Waru setiap tahunnya selalu di anggarkan Puluhan milyaran mulai tahun 2015 sampai 2021.
“Masyarakat setempat sudah melaporkan dan menyampaikan kepada Kabid Advokasi kami bahwa proyek bendungan tersebut sudah bermasalah sedari dulu, bahkan Bendungan tersebut belum pernah sama sekali di gunakan untuk Petani dan pernah bendungan tersebut ambruk dan jebol tetapi setiap tahun selalu dianggarkan untuk perbaikan hingga puluhan milyar,” Kata Andi Akbar.
Tentunya hal ini tidak bisa dilakukan pembiaran karena berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara yang dapat melahirkan peluang korupsi berjamaah. Oleh karena itu, Laskar Arung Palakka dalam waktu dekat akan segera melaporkan seluruh temuan ini kepada pihak terkait dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).
“Kami mendesak KPK di bawah pimpinan Bapak Firly Bahuri untuk turun ke Kabupaten Bone, lalu memeriksa seluruh proyek Pemprov yang dikerjakan di Kabupaten Bone terkait dengan dugaan sejumlah kasus korupsi yang selama ini terkesan tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum, jadi kami meminta KPK untuk memusatkan pengawasan pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi di kabupaten Bone.” ujar Andi Akbar Napoleon selaku Ketua umum Aktivis Laskar Arung Palakka, Kamis (22/4/2021).
“Insya Allah dalam waktu dekat ini Laskar Arung Palakka akan melaporkan secara resmi beberapa Proyek Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung KPK RI. Kami terlebih dahulu akan bersurat ke Komisi Pemberantasan Korupsi lalu menembuskan surat ke kantor Sekretariat Presiden RI,” Sambungnya.
“Kami meminta dan mendesak KPK agar segera memeriksa seluruh pejabat Pemprov, Pemda serta pemenang tender dan seluruh pihak yang terkait dengan proyek proyek tersebut yang diduga telah melakukan praktek praktek korupsi dalam proses pembangunannya dan hal ini akan kami kawal,” Tutup Andi Akbar. (*)
Komentar